Karya Indonesia – Ribuan calon aparatur sipil negara (CASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menggelar unjuk rasa di tiga titik strategis Jakarta pada Senin (10/3/2025). Mereka menolak kebijakan penundaan pengangkatan yang dinilai merugikan jutaan peserta seleksi. Aksi ini berlangsung di Gedung DPR RI, Kantor Kementerian PANRB, dan Istana Negara, dengan tuntutan utama mencabut surat edaran penundaan jadwal pengangkatan.
Tuntutan Massa: Cabut Aturan Penundaan
Massa aksi menuding pemerintah tidak transparan dalam menyampaikan jadwal pengangkatan. Mereka menyoroti keputusan Kementerian PANRB yang menggeser pengangkatan CPNS 2024 dari Maret 2025 menjadi 1 Oktober 2025, serta PPPK dari Februari-Juli 2025 menjadi 1 Maret 2026.
“Kami menuntut kejelasan nasib 4 juta CASN/PPPK. Banyak di antara kami sudah mengundurkan diri dari pekerjaan lama demi menjadi ASN,” teriak salah satu orator di depan Gedung DPR RI.
Poster-poster bernada kritik pun menghiasi aksi, seperti “Janji 2024 Diangkat, Kenyataan 2025 Masih Menganggur” dan “Pemerintah Ingkar Janji, Nasib Jutaan Keluarga Terancam” .
Polisi Siapkan Pengamanan dan Rekayasa Lalu Lintas
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, mengonfirmasi pengerahan 894 personel untuk mengamankan aksi. Petugas disebar di titik-titik strategis untuk memastikan ketertiban dan mencegah ricuh.
“Kami juga menyiapkan rekayasa lalu lintas jika terjadi kemacetan. Namun, skema pastinya akan disesuaikan dengan dinamika di lapangan,” ujar Susatyo.
Hingga siang hari, aksi berlangsung relatif tertib. Namun, kepolisian tetap siaga mengantisipasi eskalasi ketegangan, terutama jika tuntutan tidak segera direspons.
Pemerintah Didesak Beri Kepastian
Penundaan pengangkatan CASN/PPPK memicu kecaman luas. Forum Honorer K2 dan aktivis ketenagakerjaan menilai kebijakan ini tidak mempertimbangkan dampak sosial ekonomi peserta seleksi.
“Bagaimana masyarakat bisa percaya pada sistem rekrutmen ASN jika jadwal bisa berubah seenaknya?” kritik Nurul Huda, Koordinator Forum Honorer K2, di sela aksi.
Sementara itu, Kementerian PANRB belum memberikan respons resmi. Sebelumnya, Menteri Rini Widyantini menyatakan penundaan dilakukan untuk menyesuaikan program prioritas pembangunan, bukan karena efisiensi anggaran.
Harapan Peserta Aksi
Bagi para peserta aksi, kepastian jadwal pengangkatan adalah harga mati. “Saya sudah berhenti kerja sejak 2024. Jika pemerintah tidak segera mengangkat, keluarga saya terancam tidak bisa makan,” curhat Dian, salah satu peserta aksi dari Bekasi.
Massa berjanji akan terus mendesak pemerintah hingga tuntutan mereka dipenuhi. Jika tidak, aksi lanjutan dengan skala lebih besar mengancam akan digelar.
